Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025). Gubernur Riau Abdul Wahid disebut menjadi salah satu yang terjaring dalam operasi ini, yang mengejutkan banyak pihak dan menunjukkan bahwa lembaga antirasuah terus peduli terhadap penegakan hukum di seluruh Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut, meskipun belum bisa memberikan detail lengkap mengenai kasus yang menjerat pejabat publik tersebut. “Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT,” kata Budi kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).
Dalam operasi yang berlangsung secara tertib namun menegangkan ini, KPK berhasil mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Abdul Wahid. Hingga berita ini ditulis, tim penyidik KPK masih terus bergerak di lapangan untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Selain mengamankan para pihak yang diduga terlibat, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai. “Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ucap Budi dengan tegas, menunjukkan bahwa KPK sangat peduli terhadap kelengkapan bukti untuk memperkuat dugaan korupsi ini. Operasi ini menjadi bukti nyata bahwa KPK tidak ragu-ragu bertindak meskipun yang terlibat adalah kepala daerah yang memiliki kekuasaan besar di wilayahnya.
Setelah menjalani pemeriksaan awal di Riau, Gubernur Abdul Wahid rencananya akan segera diboyong ke markas KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Jadi rencana tim akan membawa (Abdul Wahid dkk) ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (hari ini),” kata Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan. Meskipun belum bisa menjelaskan secara pasti apakah OTT ini terkait dengan kasus proyek PUPR di Riau, Budi menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung intensif. “Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak,” imbuhnya, menunjukkan betapa KPK peduli terhadap proses yang transparan dan akuntabel.
Menanggapi kejadian yang mengguncang provinsi yang mereka pimpin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan respons yang cukup mengejutkan. Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, dengan tegas menyatakan bahwa Gubernur Abdul Wahid tidak ikut terjaring dalam OTT, melainkan hanya dimintai keterangan.
“Informasi yang kami dapat Pak Gubernur hanya dimintai keterangan, bukan di OTT,” tegas Teza saat dilansir detikSumut, Senin (3/11). Menurutnya, sebelum OTT berlangsung, Wahid sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro bersama sejumlah dinas dan kepala daerah.
“Kalau tidak salah terakhir Pak Gubernur memimpin rapat soal sampah. Agenda terakhir itu sama kepala dinas,” kata Teza. Meskipun terlihat mencoba membela, Pemprov Riau tetap menunjukkan sikap peduli terhadap proses hukum dengan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
“Untuk detail kasusnya tentu kewenangan dari teman-teman KPK. Prinsipnya kami komitmen dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Sebagai partai pengusung dan tempat Gubernur Abdul Wahid bernaung sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Riau, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan sikap yang bijak dan bertanggung jawab. Ketua Harian PKB Ais Shafiyah Asfar dengan tegas menyatakan bahwa partainya akan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. “Sebagai anggota DPP PKB tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ais kepada wartawan, Senin (3/11). Ia menambahkan, “Prinsip kami jelas, bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.” Sikap ini menunjukkan bahwa PKB sangat peduli terhadap citra partai dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ais juga berharap peristiwa ini bisa menjadi refleksi penting bagi semua pejabat publik untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat.
Peristiwa OTT yang menjerat Gubernur Riau ini sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa pemberantasan korupsi harus terus digalakkan di semua level pemerintahan. PKB, melalui pernyataan resminya, menegaskan akan konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pejabat publik untuk terus peduli terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. KPK diharapkan dapat bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini, sementara masyarakat diharapkan dapat terus mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa kenal kompromi. Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Sumber : Detik.Com
