Indonesia, melalui Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, telah menjajaki peluang kerja sama teknis dan pertukaran pengetahuan sistem keuangan dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Penjajakan ini dilakukan di tengah Economic Policy Dialogue tahunan antara Kementerian Keuangan RI dan Australian Treasury.
Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan penerbitan Kangaroo Bond pertamanya, sebuah obligasi pemerintah berdenominasi Dolar Australia (AUD), yang direncanakan pada Agustus 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada umpan balik investor dan kondisi pasar.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk diversifikasi sumber pendanaan dan memperdalam kerja sama finansial bilateral dengan Australia. APRA mengapresiasi langkah Indonesia dalam melakukan diversifikasi negara investor, termasuk melalui peluncuran Kangaroo Bond.
Diskusi antara kedua negara juga menyoroti reformasi besar di Indonesia melalui Omnibus Law Sektor Keuangan, yang dianggap sebagai landasan penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan sistem keuangan yang tangguh dan inklusif.
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas sinergi kelembagaan antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Indonesia dan Council of Financial Regulators (CFR) di Australia, termasuk mekanisme koordinasi saat terjadi tekanan pasar dan pendekatan lintas sektor seperti ekonomi digital serta isu perubahan iklim.
APRA mengakui kepercayaan investor Australia terhadap kebijakan Indonesia, melihat banyaknya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan penerbitan Dim Sum Bond, obligasi berdenominasi Yuan, sebagai bagian dari strategi diversifikasi lebih lanjut.
Pertemuan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara BRICS, di mana Indonesia telah bergabung pada 2025, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi di panggung global.
Jabat Erat
Itqan Peduli
